WAHANANEWS.CO, Jakarta - Sebuah foto yang menunjukkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sedang bermain gaplek/domino bersama sosok yang pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembalakan liar kembali mengundang kontroversi. Sosok tersebut adalah Azis Wellang - yang dalam rekam penyidikan sempat disebut terlibat perusakan hutan.
Kejadian itu langsung memantik desakan publik agar pejabat sekelas menteri menunjukkan komitmen tegas terhadap penegakan hukum lingkungan dan menjaga reputasi kementerian.
Baca Juga:
Gegara Anaknya Dicabuli, Pria di Padang Pariaman Bunuh Ipar
Kronologi & Klarifikasi
Menurut liputan media, foto viral itu diambil setelah pertemuan Raja Juli dengan Menteri P2MI, dalam posisi kasual. Raja Juli mengaku bahwa saat itu dirinya dipanggil oleh rekannya dan kemudian diajak bermain gaplek bersama sejumlah orang - termasuk Azis Wellang.
Dalam klarifikasinya, Raja Juli memastikan bahwa tidak ada pembahasan terkait kasus hukum atau pembalakan liar dalam pertemuan tersebut, dan menyebut bahwa dirinya tidak mengenal identitas lawan main gaple waktu itu.
Baca Juga:
Kasus Proyek Fiktif di PTPP, Manajer Hingga Pegawai Diperiksa KPK
Meski begitu, media dan sejumlah aktivis menilai pertemuan semacam ini - antara pejabat kehutanan dan sosok yang pernah berurusan dengan hukum lingkungan - tetap menimbulkan tanda tanya besar atas kredibilitas komitmen perlindungan hutan.
Desakan Publik & Kritikan Aktifis
Kelompok pengawas lingkungan dan penegak hukum mengecam pertemuan itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) misalnya, mendesak agar menteri bersangkutan membuka penyelidikan baru atas kasus pembalakan di mana Azis Wellang terlibat. Mereka mengingatkan bahwa meski status hukum berubah, persepsi publik terhadap toleransi terhadap perusakan hutan bisa tergerus.
Menurut MAKI, pejabat publik - terutama yang membidangi kehutanan - semestinya menjaga jarak tegas dari pihak yang pernah diduga merusak lingkungan, demi menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan konservasi hutan di Indonesia.
Implikasi bagi Isu Kehutanan & Publik
Peristiwa ini membuka perdebatan serius soal etika pejabat publik, terutama mereka yang memegang amanat menjaga hutan dan lingkungan. Masyarakat menilai kejadian ini bisa merusak moral dan integritas upaya konservasi, terutama di tengah terus meluasnya deforestasi dan konflik izin konsesi.
Jika tidak direspons dengan sungguh-sungguh, kekhawatiran muncul bahwa persepsi terhadap perlindungan lingkungan akan melemah, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan kembali terbuka lebar.
Rilis ini terus diperbarui sejalan dengan perkembangan klarifikasi, tindakan hukum, maupun respons publik, red.
