"Satgasus Merah Putih yang selama ini sigap memburu bandar narkoba, tapi impoten dalam memberangus bandar judi online," ujar Neta Pane ketika itu.
Menurut Sugeng, apa yang dinyatakan Neta S Pane itu adalah benar adanya, dimana terbukti Konsorsium Judi Online selama ini dilindungi oleh Satgas Merah Putih.
Sebab, RBT adalah Direktur Utama PT RBT, satu afiliasi dengan PT MMS, PT MBS, PT GCPI, dan PT PPSF.
Baca Juga:
MSPI Minta Presiden Copot Kabareskrim Polri
IPW berhasil mengidentifikasi jenis private jet yang dipakai oleh Brigjen Hendra Kurniawan cs ketika terbang ke Jambi pada tanggal 11 Juli tersebut, yakni tipe Jet T7-JAB.
Private jet T7-JAB diketahui sering dipakai oleh Andrew Hidayat Bos PT MMS Group Indonesia, yang juga mantan narapidana kasus korupsi dan YS, Direktur Utama PT PPSF dalam penerbangan bisnis Jakarta-Bali.
Seperti diketahui Andrew Hidayat dan YS adalah pemilik Hotel PB.
Karenanya, Timsus bentukan Kapolri perlu menelusuri hubungan tali temali antara Kaisar Sambo, dana judi online sebesar Rp 155 triliun milik Konsorsium 303, dengan RBT dan YS dalam kaitan pemberian dukungan kepada pencalonan capres tertentu pada 2024 dimana Irjen Ferdy Sambo ingin menjadi Kapolri nya.
Baca Juga:
Aset Bos Judi Apin BK yang Disita Disebut Milik 2 Pejabat Polri, Ini Respons Polisi
Menurut IPW, tidak ada alasan bagi Timsus Polri atau Bareskrim Polri untuk tidak memproses hukum judi online kelompok Konsorsium 303 dengan transaksi sebesar Rp 155 triliun yang sudah dijejaki oleh PPATK.
Termasuk memeriksa RBT dan YS dalam kedudukannya sebagai terduga tokoh bandar judi besar online.
Utamanya, saat Polri melakukan bersih-bersih di internalnya, aliran dana dari judi online yang masuk ke anggota-anggota Polri harus dibongkar secara terang benderang.
"IPW mengimbau kepada Presiden Joko Widodo untuk serius memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memproses hukum temuan aliran dana Rp 155 triliun dari judi online," tegas Sugeng.
Sekaligus membongkar peran Irjen Ferdy Sambo saat menjadi Kasatgassus Merah Putih serta penerimaan gratifikasi fasilitas penggunaan pesawat privat jet oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan dkk yang adalah tindak pidana Korupsi.
"Karenanya KPK juga harus memeriksa terkait gratifikasi pesawat jet," ujarnya.[ays]
