Menurut MAKI, pejabat publik - terutama yang membidangi kehutanan - semestinya menjaga jarak tegas dari pihak yang pernah diduga merusak lingkungan, demi menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan konservasi hutan di Indonesia.
Implikasi bagi Isu Kehutanan & Publik
Baca Juga:
Gegara Anaknya Dicabuli, Pria di Padang Pariaman Bunuh Ipar
Peristiwa ini membuka perdebatan serius soal etika pejabat publik, terutama mereka yang memegang amanat menjaga hutan dan lingkungan. Masyarakat menilai kejadian ini bisa merusak moral dan integritas upaya konservasi, terutama di tengah terus meluasnya deforestasi dan konflik izin konsesi.
Jika tidak direspons dengan sungguh-sungguh, kekhawatiran muncul bahwa persepsi terhadap perlindungan lingkungan akan melemah, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan kembali terbuka lebar.
Rilis ini terus diperbarui sejalan dengan perkembangan klarifikasi, tindakan hukum, maupun respons publik, red.