BENGKULU.WAHANANEWS.CO, Kota Bengkulu - Anggota DPR RI Eko Kurnia Ningsih menyatakan bahwa penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bengkulu sebaiknya tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
"Pelaksanaan MBG masih terpusat di Kota Bengkulu dengan enam titik SPPG dan rencananya akan ada tiga titik lagi di tahun ini. Sejauh ini program belum menjangkau ke daerah yang rentan, seperti wilayah yang tingkat stuntingnya tinggi dan gizi buruk, saya mohon penjelasan terkait hal tersebut," kata Eko Kurnia Ningsih lewat pesan elektronik diterima di Bengkulu, Selasa (6/5/2025).
Baca Juga:
Prabowo Bahas Tiga Kunci Sukses Program Makan Bergizi Gratis
Apalagi, kata dia, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sudah mengusulkan perluasan penerima manfaat untuk mendapatkan Program MBG dari pemerintah pusat, yakni lewat Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemprov Bengkulu, menurut dia, sudah mengusulkan perluasan ke 20 sekolah, namun belum semua disetujui BGN dengan alasan perlu sinkronisasi data dan kesiapan teknis.
"Namun belum semua disetujui BGN dengan alasan perlu sinkronisasi data dan kesiapan teknis, bagaimana evaluasi sasaran prioritas penerima manfaat MBG tersebut? Jangan sampai menimbulkan asumsi bahwa pemilihan sekolah atau sasaran MBG cenderung mengikuti kesiapan infrastruktur perkotaan, bukan semata kebutuhan gizi daerah rentan," kata Eko Kurnia Ningsih.
Baca Juga:
Keracunan Siswa di Cianjur Karena Makan Ayam Suwir dari MBG, BGN Akan Perketat Pengawasan
Ia juga sudah menyampaikan hal tersebut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala BGN pada Selasa 6 Mei 2025. RDP tersebut guna mengetahui permasalahan implementasi Program MBG dan tantangan yang dihadapi BGN.
"Mengenai evaluasi ini, jangan hanya data kuantitatif penerima saja yang ditampilkan, tetapi juga bagaimana indikator gizi yang digunakan, bagaimana status awal gizi siswa atau target perbaikan gizinya seperti apa," ujar Eko Kurnia Ningsih.
Dengan adanya data dan evaluasi yang komprehensif, lanjut dia, semua pihak termasuk pihak terkait bisa mengetahui apakah program memang sudah berjalan sesuai dengan tujuan Presiden Prabowo sebagai bagian dari strategi besar pembangunan SDM Indonesia untuk mengatasi masalah gizi.
