BENGKULU.WAHANANEWS.CO, Kota Benkulu – Rencana penganggaran pembuatan kalender DPRD Provinsi Bengkulu senilai Rp1,9 miliar memantik perhatian dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Besaran dana tersebut dinilai tidak sebanding dengan urgensi dan manfaat yang akan diterima publik.
Sorotan muncul karena pengadaan kalender dianggap bukan kebutuhan prioritas, terlebih di tengah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Bengkulu yang masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, seperti perbaikan infrastruktur, layanan pendidikan, dan akses kesehatan.
Baca Juga:
Bappenas: Penerapan Satu Data Indonesia Hemat Anggaran Rp730 Miliar
Publik menilai, penggunaan dana hingga miliaran rupiah untuk produk cetak bersifat administratif dan seremonial menunjukkan lemahnya sensitivitas perencana anggaran terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Apalagi, di era digital saat ini, fungsi kalender cetak dinilai semakin berkurang dan tidak lagi menjadi kebutuhan strategis pemerintahan.
Selain soal urgensi, anggaran tersebut juga memunculkan pertanyaan terkait efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat mempertanyakan dasar perhitungan anggaran, jumlah kalender yang akan dicetak, spesifikasi produk, hingga mekanisme pengadaan yang digunakan.
Tidak sedikit pihak menilai, alokasi dana sebesar itu berpotensi menimbulkan persepsi pemborosan anggaran apabila tidak disertai penjelasan terbuka dan rasional dari pihak terkait. Kekhawatiran pun muncul terkait kemungkinan penggunaan anggaran yang lebih mengedepankan citra kelembagaan ketimbang kepentingan publik.
Baca Juga:
Menkeu Purbaya Avaluasi Anggaran MBG, Pagu Anggaran Rp335 Triliun Tahun 2026
Sejumlah elemen masyarakat berharap DPRD Provinsi Bengkulu dapat memberikan klarifikasi menyeluruh agar polemik ini tidak terus berkembang. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sebagai pengelola anggaran rakyat.
Di tengah sorotan ini, desakan agar dana publik dialokasikan pada program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat semakin menguat. Penganggaran yang bijak dan berpihak pada kepentingan umum dinilai menjadi kunci menjaga legitimasi dan kredibilitas lembaga perwakilan rakyat.
[Redaktur: Ramadhan HS]
