Sumsel.WahanaNews.co | Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah pemilihan (Dapil) I kota Palembang menggelar reses tahap II, pada Rabu (13/7) di Kantor PT. PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu (UIW S2JB) di jalan Kapten A Rivai Palembang.
Kegiatan reses yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati dari Partai Golkar ini juga diikuti oleh anggota lainya, di antaranya Prima Salam dari Gerindra, H Kartak SAS dari PKB, Mgs Syaiful Padli dari PKS, Dedi Siprianto dari PDI Perjuangan dan H Chairul S Matdiah dari Partai Demokrat.
Baca Juga:
Program Satu Desa Satu Eksavator di Sumsel Bakal Segera Terwujud
Rombongan wakil rakyat dari Dapil 1 Palembang ini pun disambut langsung oleh PLH General Manager PLN UIW S2JB, Senior Manager Niaga & Manajemen Pelanggan, Dian Herizal, dan didampingi para SRM Perencanaan, SRM Keuangan, Komunikasi dan Umum beserta seluruh pegawai & TAD di lingkungan UIW S2JB.
Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengatakan, kedatangannya ke PLN untuk mempertanyakan pemadaman listrik pada tanggal 4 Juli lalu, yang sebelumnya sudah dijelaskan karena faktor alam.
“Kita berharap pemadaman secara terencana untuk tidak sering dilakukan untuk wilayah Sumatera Selatan yang padat, terpenting sekali lagi kenaikan TDL memang sangat dirasakan masyarakat khususnya di Sumatera Selatan bahwa masa pandemi baru akan berakhir dan kita baru bangkit, tapi TDL ternyata, istilahnya bukan kenaikan tapi penyesuaian, justru dilakukan tiga bulan sekali, tapi banyak naiknya dari turunnya,” ungkapnya.
Baca Juga:
UMKM Binaan PLN asal Jambi Tampil di Tong Tong Fair 2022 Den Haag
Kemudian terkait masalah CSR, Anita mengaku prihatin, kepedulian PLN kepada masyarakat masih sangat kurang.
“Tadi disampaikan ada kerugian, ternyata kita bisa lihat di Google bahwa PLN secara keseluruhan untung sekitar Rp13 Triliun, angka yang tidak sedikit. Namun kepedulian khususnya Sumatera Selatan bahwa tiga provinsi, Sumsel , Bengkulu dan Jambi hanya disiapkan Rp3,7 M, ini sangat tidak layak, perusahaan besar BUMN yang harus mempunyai kepedulian karena secara undang-undang CSR itu lima persen dari keuntungan,” tandasnya.
Selain itu, menurut politisi Partai Golkar ini pihakya mewakili masyarakat Sumatera Selatan berkewajiban menyampaikan aspirasi yang pihaknya terima dari masyarakat dan selanjutnya ditindaklanjuti pihak PLN.
