Kalau alasan pemerintah menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN dan mengalihkan dananya ke Bantuan sosial, inikan tidak terlalu berdampak untuk masyarakat. Seharusnya Pemerintah memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM ini. Kami juga berharap Pemerintah Daerah terkhusus Kota Pematang Siantar ikut bersuara menolak kenaikan BBM ini. Ungkap Sabar.
Senada dengan Ketua IPARSI Bengkulu, Sekretaris Umum, Benjamin Simatupang menyatakan menyesali keputusan Pemerintah yang seakan abai dengan kondisi ekonomi masyarakat pasca Covid.
Baca Juga:
Sinergi Wali Kota Susanti dan GPIB Maranatha untuk Pematangsiantar
"Kami dari IPARSI Bengkulu menyatakan Pemerintah abai dengan kondisi masyarakatnya. Kebijakan ini akan semakin memperparah kondisi ekonomi masyarakat, karena bantuan sosial tidak akan bertahan lama dan tidak tepat sasaran, sementara kenaikan BBM akan berdampak ke seluruh aspek ekonomi.
Kami juga mengajak masyarakat agar mengoreksi kebijakan ini baik lewat media sosial maupun aksi turun kejalan. Ungkap Benjamin."
Baca Juga:
Dandim 0203/Langkat, Hadiri Tradisi Lepas Sambut Danrem 022/Pantai Timur
Pemerintah akan mengalihkan alokasi dana subsidi ke bantuan sosial. Total dana bansos yang ditambah mencapai Rp. 24,17 Triliun dengan rincian: Rp. 12,4 Triliun untuk Bantuan Langsung Tunai dan Rp. 9,6 Triliun subsidi gaji pekerja dibawah Rp. 3,5 Juta per bulan. [ays]
