BENGKULU.WAHANANEWS.CO - Jakarta - Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa pekan terakhir kembali memunculkan pertanyaan besar: apakah ini murni bencana alam atau justru kegagalan tata kelola dan kepemimpinan?
Laporan analisis kebijakan dari Northbound Strategies menegaskan bahwa krisis ini bukan sekadar akibat cuaca ekstrem. Justru menjadi cermin retak dari sistem kebijakan yang tidak berjalan di lapangan, koordinasi pemerintah yang compang-camping, serta bottleneck yang tak kunjung terurai.
Baca Juga:
Alien Mus Nilai Saling Menyalahkan Tidak Etis Saat Tanggapi Banjir Bandang Sumatera
POLICY TANPA DELIVERY
Menurut analisis tersebut, banyak kebijakan lahir tergesa-gesa dan sarat konflik kepentingan. Akibatnya, instrumen mitigasi bencana yang sebenarnya sudah tersedia tidak pernah sampai kepada masyarakat dan daerah:
Peta risiko ada, tapi tak tersosialisasi
Baca Juga:
Besok, PMI Sumedang Salurkan Logistik untuk Warga Terdampak Bencana di Dua Kecamatan
Peringatan dini tersedia, tapi tak disampaikan ke Presiden
Aturan tata ruang jelas, tapi tak ditegakkan
Mitigasi diwajibkan, tapi tak dibangun dan disampaikan
