Bengkulu.WahanaNews.co, Kota Bengkulu - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu mengusulkan 18 kelurahan ke pemerintah pusat sebagai daerah tangguh bencana karena berhadapan langsung dengan wilayah pantai sehingga sangat rawan jika terjadi gempa bumi dan tsunami.
"Kita saat ini menyelesaikan enam kelurahan tangguh bencana dan akan berakhir pada pertengahan 2024. Dari hasil tersebut apakah kita masih diberikan jatah untuk penambahan kelurahan tangguh bencana," kata Pelaksana BPBD Kota Bengkulu Will Hopi di Bengkulu, Jumat (08/12/23).
Baca Juga:
Pemerintah Provinsi Bengkulu Bangun Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pasca-Bencana Alam
Ia menyebutkan 18 kelurahan tersebut berada di pesisir pantai seperti Kelurahan Teluk Sepang, Kelurahan Pondok Besi, Kelurahan Sumber Jaya, Kelurahan Penurunan, Kelurahan Kebun Beler.
Kelurahan Sumur Meleleh, Kelurahan Padang Serai dan sejumlah kelurahan lainnya di Kota Bengkulu yang langsung berhadapan dengan laut.
Meskipun demikian, usulan tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat, sebab bukan hanya Kota Bengkulu yang rawan terhadap bencana tetapi juga beberapa wilayah lainnya seperti Kabupaten Kaur, Kabupaten Mukomuko dan lainnya.
Baca Juga:
Pemerintah Sulbar Bangun Tanggul dan Dua Jembatan di Desa Tapandullu Rp21,8 M
Sebelumnya, terdapat enam wilayah di Kota Bengkulu yang mendapatkan pelatihan tangguh bencana dari pemerintah pusat.
Enam daerah tersebut yaitu Kelurahan Lempuing, Kelurahan Malabero, Kelurahan Berkas, Kelurahan Penurunan, Kelurahan Beringin Raya dan Kelurahan Pasar Bengkulu.
Will menerangkan, penentuan enam daerah rawan bencana tsunami tersebut berasal dari kajian BNPB yang dilakukan bersama BPBD dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bengkulu.
Sehingga, potensi tersebut dilihat dari risiko tertinggi jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kota Bengkulu.
Selain itu, saat ini terdapat 100 rambu-rambu yang telah terpasang di enam kelurahan tersebut untuk dibentuk menjadi daerah tangguh bencana yang merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
[Redaktur: Amanda Zubehor]
